KABUPATEN TANGERANG - Namanya mungkin terasa asing ditelinga masyarakat Kabupaten Tangerang, tetapi Nurdin Kurniawan, adalah Ketua Umum Sahabat BACENG yang juga seorang Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik di Wilayah Pantura (Kabupaten Tangerang)
Dia kini menjadi sorotan publik setelah bersama - sama masyarakat pesisir pantai Utara (Pantura) berani membongkar Skandal penerbitan Sertifikat HGB dan SHM oleh oknum Kepala Desa Kohod (red.Arsin). Dalam bincang - bincang santainya dihadapan Awak Media dirinya menjelaskan,"Saya merasa tergelitik dengan kalimat yang di lontarkan Kang Kholid seorang Nelayan dari Kecamatan Pontang saat di wawancarai
"Saya mau ngomong sama Negara,
Kalau Negara tidak berani melawan Korporasi, lingkaran kecil itu, Saya yang akan pimpin rakyat Banten untuk melawan"
Perhatikan dari kalimat tersebut kang Kholid seolah - olah meng-analogikan Negara sebagai lingkaran besar dan Korporasi sebagai lingkaran kecil .
Analogi kang Kholid dimaksudkan, Negara yang memiliki Aparatur yang lengkap baik TNI, POLRI, KEJAKSAAN, KPK, MK, MA, dll masa siih harus kalah dengan Korporasi jahat yang bernama PSN-PIK 2, yang bukan hanya sudah sangat meresahkan masyarakat, bahkan sudah membuat masyarakat Banten Utara sengsara," terangnya .
Keberanian kang Kholid yang hanya seorang nelayan kampung dalam memperjuangkan hak - hak masyarakat, merupakan tamparan keras buat para Pejabat Negara yang seakan tak berdaya melawan kedzoliman Korporasi PIK 2.
Persoalan Kaplingisasi laut bukan hanya persoalan Administratif, tetapi juga ancaman serius terhadap keadilan sosial dan ekologis. Jika laut yang seharusnya menjadi ruang publik diubah menjadi properti pribadi, apa yang tersisa untuk generasi mendatang ?
Ketika akses terhadap laut menjadi eksklusif, rakyat kecil pastinya akan kehilangan kesempatan untuk bermimpi. Pemerintah, yang seharusnya menjadi pelindung hak - hak rakyat, justru sering kali terlihat absen atau bahkan terlibat dalam praktik ini," tegas Nurdin Kurniawan,
Dukungan penuh kepada Kementerian KKP untuk menegakkan Visi Presiden Prabowo Subianto adalah keharusan. Namun, ini juga harus diimbangi dengan langkah konkret dari Kementerian ATR/BPN.
Peninjauan ulang terhadap sertifikat SHGB dan SHM di wilayah pesisir harus dilakukan secara Transparan dan melibatkan masyarakat terdampak. Lebih dari itu, Pemerintah perlu juga menyusun kebijakan yang memastikan Reklamasi dilakukan secara berkeadilan, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekologisnya," jelasnya.
Nurdin Kurniawan menjelaskan, Korporasi besar memang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian Nasional. Namun, jangan lupa dukungan terhadap Korporasi harus diimbangi dengan perlindungan terhadap rakyat kecil. Disini Pemerintah perlu menciptakan ruang di mana masyarakat pesisir tetap memiliki akses terhadap laut dan sumber daya maritim.
Terkait Kaplingisasi laut adalah cerminan dari krisis moral dalam pengelolaan sumber daya alam. Diatas meja kekuasaan, kepentingan rakyat kecil sering kali tersisihkan oleh tumpukan dokumen Legalitas yang disiapkan untuk segelintir pihak. Sebuah ironi di Negeri maritim terbesar di dunia, di mana laut yang seharusnya menjadi anugerah kolektif, justru terancam menjadi Properti Eksklusif," ucapnya
Sementara bagi para nelayan kecil, laut adalah lembaran hidup, bukan sekadar komoditas. Setiap riak ombak menyimpan cerita perjuangan dan harapan. Tetapi di tengah gemuruh kepentingan ekonomi, mereka sering kali hanya menjadi penonton dalam panggung pembangunan yang menggusur, bukan memberdayakan," tegasnya.
Pemerintah, sebagai pengendali arah kebijakan, memegang kunci untuk menghentikan laju Kaplingisasi. Evaluasi Sertifikat SHGB dan SHM di wilayah Reklamasi bukan hanya tentang merapikan tumpukan dokumen di kantor Pemerintahan, melainkan tentang menyelamatkan masa depan. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat pesisir adalah simbol keberanian untuk melawan Kapitalisme rakus yang menggerus warisan Negeri.
Seperti Sabda Bung Karno yang menggema di masa lalu, "Kita gelorakan samudera agar tak menjadi bangsa yang hidup dari 2,5 sen sehari. Apa artinya kekayaan laut jika hanya segelintir orang yang menikmatinya, sementara anak - anak nelayan harus bertarung dengan gelombang Kapitalisme sejak dini ?," ungkapnya
Kita masih percaya dan terus berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama ATR/BPN dapat menjadi penyeimbang Narasi pembangunan. Kolaborasi ini harus mampu mendobrak Stigma bahwa Reklamasi adalah harga mati bagi Modernisasi. Sebaliknya, pembangunan harus memulihkan Ekosistem dan memperluas akses masyarakat,"ujar Nurdin Kurniawan.
Laut adalah cermin kedaulatan. Menyerahkan laut kepada Logika pasar sama dengan menyerahkan masa depan bangsa kepada tangan - tangan tak terlihat yang hanya peduli pada Neraca laba - rugi.
Kaplingisasi laut harus dihentikan. Biarkan laut tetap menjadi ruang hidup, ruang publik, dan ruang Inspirasi.
Seperti pesan leluhur dalam Semboyan Angkatan Laut kita, "Jalesveva Jayamahe" di laut kita berjaya. Namun, kejayaan itu hanya bermakna jika seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bisa menikmati hasilnya. Kejayaan tidak boleh menjadi monopoli, tetapi warisan bersama.
Laut bukan hanya soal Geografi; ia adalah Identitas. Mari kita jaga laut, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi yang akan datang dan bukan untuk segelintir, tetapi untuk semua
(Yanto)
