Pasir Pengaraian – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melalui Komisi I menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan berbagai pihak terkait penetapan status definitif bagi tiga desa di wilayah Xtran, Kecamatan Kepenuhan. Hearing yang berlangsung pada Rabu, 22 Januari 2025, di ruang rapat DPRD Rohul tersebut dihadiri oleh Kadis PMPD Prasetyo, Kabag Hukum Irnaldi, Camat Kepenuhan Gusti Hendri, Pjs Kepala Desa dari tiga desa terkait, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Rohul. Hadir Pula LBH(Lembaga Bantuan Hukum).
Anggota Komisi I DPRD Rohul, Muhammad Ilham, SP, MM, menyampaikan bahwa proses pemekaran tiga desa tersebut masih menghadapi kendala, khususnya terkait persyaratan administratif yang mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2017. Dalam aturan tersebut, setiap desa yang ingin menjadi desa definitif diwajibkan memiliki minimal 800 kepala keluarga atau 4.000 jiwa penduduk.
“Ini menjadi tantangan dalam proses pemekaran desa kita. Namun, kami tetap berupaya. Dalam hearing tadi, kami mendengarkan berbagai masukan dari PMPD, Kabag Hukum, Camat, serta Pjs Kepala Desa terkait tujuan dan tahapan yang harus dilalui,” ujar Ilham.
Ilham menambahkan, DPRD Rohul telah menyepakati langkah-langkah konkret untuk mempercepat proses ini. “Kami akan bekerja dalam 30 hari ke depan. Langkah awalnya adalah melakukan kunjungan ke pemerintah pusat untuk mendengarkan langsung perkembangan tahapan yang pernah diajukan pada tahun 2022. Jika tidak ada titik terang, maka kami akan mencari solusi dengan menggabungkan tiga UPTD ini menjadi satu desa definitif,” jelasnya.
Ia juga meminta dukungan masyarakat agar proses ini berjalan lancar. “Kami dari Komisi I DPRD Rohul mendorong pemerintah untuk serius menindaklanjuti proses ini. Harapannya, masyarakat bisa segera menikmati manfaat dari upaya kami,” tutup Ilham.
Dengan adanya hearing ini, diharapkan proses penetapan status definitif bagi tiga desa di wilayah Xtran Kepenuhan dapat segera mencapai titik terang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Di tempat terpisah, Sang Milenial Alfa Syahputra turut menyatakan dukungan dan dorongannya kepada pemerintah agar segera menetapkan tiga UPTD desa tersebut menjadi desa definitif. Ia menegaskan, "Kapan lagi tiga desa ektrans ini dapat merasakan kemerdekaan penuh? Selama ini, mereka telah membangun desa secara mandiri atau swadaya."
Alfa berharap pemerintah lebih serius memperhatikan perjuangan masyarakat di wilayah tersebut, sehingga desa-desa tersebut bisa segera menikmati pembangunan dan pelayanan yang lebih baik sebagai desa definitif.
