KAB. SERANG, - Dalam dinamika pemerintahan, fenomena ketidakpedulian pejabat saat dikonfirmasi oleh masyarakat atau media masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Salah satu suara yang mengemuka, Babay Muhedi mengungkapkan keresahannya terhadap sikap pejabat yang cenderung abai saat dimintai informasi, tanggapan atau klarifikasi atas berbagai isu.
“Sudah seperti tradisi,” ungkapnya, merujuk pada kebiasaan sejumlah pejabat yang menghindar dari tanggung jawab komunikasi publik. Sikap seperti ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan, tetapi juga mempertegas jurang antara pemerintah dan masyarakat yang mereka layani.
Sebagai pelayan publik, pejabat seharusnya hadir sebagai perpanjangan tangan rakyat. Ketika ada persoalan, transparansi dan komunikasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Namun, sikap abai justru memperlihatkan lemahnya akuntabilitas dan komitmen terhadap tanggung jawab mereka.
Kebiasaan ini tidak boleh terus dibiarkan. Sudah saatnya ada perubahan sikap dan pola pikir. Pejabat harus sadar bahwa posisi mereka adalah amanah dari masyarakat, dan memberikan klarifikasi bukanlah beban, melainkan bagian dari tugas mereka.
Apabila tradisi “menghindar” ini terus berlanjut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menurun. Harus ada mekanisme tegas yang memastikan para pejabat mampu merespons isu publik secara terbuka dan bertanggung jawab. Hanya dengan demikian, citra pemerintah dapat kembali dipercaya oleh rakyat.
