 |
Kabid Sumber Daya Air (SDA) Diminta Tinjau Langsung Proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi Cisait |
KAB. SERANG, - Proyek rehabilitasi Daerah Irigasi (D.I) Cisait di Desa Cisait, Kecamatan Keragilan, yang dilaksanakan oleh CV. Saka Buana dan diawasi oleh konsultan PT. Data Engineering Konsultan, mendapat sorotan terkait minimnya pengawasan. Proyek yang menelan biaya sebesar Rp 501.050.185,14 tersebut dinilai lambat dalam pelaksanaannya, meskipun sudah berlangsung sekitar sebulan namun perkembangan fisiknya masih minim. Kamis (3/10/2024).
Berdasarkan investigasi di lapangan, terlihat bahwa pengerjaan baru mencapai tahap pemasangan papan penyangga untuk pengecoran sepanjang 50 meter. Sejumlah warga sekitar, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa proyek ini sudah beberapa kali mengalami pergantian pekerja karena sebelumnya menggunakan tenaga yang dianggap kurang berpengalaman.
"Sudah dua kali tanggul ini dibangun, namun selalu jebol. Kalau pengerjaannya seperti ini, hasilnya tidak akan maksimal," ujar salah satu warga yang khawatir proyek ini akan kembali gagal.
Ketua Aliansi Pamungkas Banten, Babay Muhedi, mendesak dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Babay juga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa damai dan melaporkan dugaan pelanggaran ini ke pihak berwenang, termasuk ke unit tindak pidana korupsi (Tipikor), jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Kami mencurigai CV. Saka Buana ini hanya dipinjam oleh pihak yang memenangkan tender. Proyeknya terkesan tidak dikelola dengan baik dan hasilnya belum terlihat memadai," ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Tuntutan untuk Transparansi
Aliansi Pamungkas Banten melalui ketuanya, Babay Muhedi, menyatakan akan mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serang untuk segera mengusut dugaan ini. Menurut Babay, tindakan ini perlu dilakukan guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, terutama dalam penggunaan anggaran negara.
"Kami akan menekan Dinas PUPR untuk mengecek kebenaran dugaan ini. Jika terbukti, langkah tegas harus diambil terhadap oknum yang terlibat.
Tanggung Jawab dan Transparansi Proyek
Babay juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat dari konsultan proyek agar pengerjaan dilakukan oleh tenaga ahli di bidangnya. Ia mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta konsultan pengawas untuk bertanggung jawab atas dugaan kesalahan dalam pelaksanaan proyek.
Sebagai pihak yang memiliki kewajiban memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan spesifikasi, SKPD terkait diminta untuk memantau perkembangan dengan serius. Jika terbukti terjadi pelanggaran, Babay menuntut agar pekerjaan tersebut dibongkar ulang dan memperingatkan bahwa langkah hukum akan ditempuh demi menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.
Proyek rehabilitasi Daerah Irigasi ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan infrastruktur irigasi di wilayah Keragilan. Namun, jika pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, hal tersebut dapat menghambat manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat. (*/Red)
