BANTEN - Aliansi Pamungkas Banten menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa damai terkait ketidakpuasan mereka terhadap balasan surat klarifikasi dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten (BPPWB) Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Banten, melalui (PPK). Para aktivis menyoroti adanya dugaan pelanggaran teknis serta penyalahgunaan material dalam proyek Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
Dalam hal ini, hasil dari investigasi di lapangan, kami menemukan sejumlah indikasi kejanggalan, termasuk pelanggaran terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta penggunaan material seperti besi dan semen yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal ini, menurut para aktivis, mengarah pada dugaan tindakan korupsi yang melawan hukum.
Babay Muhedi Koor Aliansi Pamungkas Banten menyatakan tegas, "Kami sangat kecewa dengan surat balasan klarifikasi dari PPK. Mereka harusnya tinjau langsung untuk menganalisis semua kegiatan-kegiatan proyek Pamsimas yang berjalan di wilayah Banten. Alih-alih melakukan investigasi langsung di lapangan, malah mereka justru di nilai menganalisis kami meminta bukti dari kami tanpa memastikan sendiri pelaksanaan proyek sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Babay perwakilan Aliansi Pamungkas Banten.
Kami tegaskan, bahwa PPK memiliki kewenangan untuk mengawasi berjalannya seluruh kegiatan dan memastikan kesesuaian teknis serta material yang digunakan dalam proyek Pamsimas di berbagai wilayah, baik di kota maupun kabupaten di Provinsi Banten.
Merasa tidak puas dengan tanggapan PPK, Aliansi Pamungkas Banten berencana melaporkan temuan mereka kepada pihak yang berwenang, termasuk Kepolisian Daerah Banten melalui unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Aksi damai yang akan digelar bertujuan untuk menuntut transparansi dan penegakan hukum dalam pelaksanaan proyek pemerintah tersebut," tutupnya. (*/Red)
